Prosedur Perijinan Bidang Penanaman Modal

Surel Cetak PDF

BIROKRASI PENANAMAN MODAL

Dari segi kepemilikan (asal) modal untuk mendirikan perusahaan, pemerintah membagi kegiatan penanaman modal yang berusaha di wilayah negara Republik Indonesia ke dalam PMA (penanaman modal asing) dan PMDN (penanaman modal dalam negeri). PMA merupakan kegiatan menanam modal oleh investor asing yang menggunakan modal asing baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian (dengan cara berpatungan bersama investor dalam negeri). Sementara PMDN adalah kegiatan menanam modal oleh penanam modal dalam negeri dengan modal keseluruhannya dari dalam negeri.

Penanaman modal asing dan penanaman modal yang menggunakan modal asing sampai saat ini kewenangan perizinannya masih berada di pundak pemerintah (pusat). Hal tersebut meliputi penanaman modal asing yang dilakukan oleh pemerintah negara lain. Juga termasuk penanaman modal asing yang dilakukan oleh warga negara asing atau badan usaha asing. Termasuk pula penanaman modal yang menggunakan modal asing yang berasal dari pemerintah negara lain. Keterlibatan pemerintah dalam kewenangan perizinan tersebut bisa karena aliran modal yang masuk adalah akibat perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dan pemerintah negara lain.

Legalitas badan usaha PMA hanya bisa berbentuk perseroan terbatas (PT) yang berlokasi di Indonesia. Berbeda dengan PMDN yang badan usahanya boleh tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, maupun berbadan hukum berdasarkan hukum yang berlaku. Jika sudah memenuhi persyaratan di atas, investor akan memperoleh layanan berupa;

  1. Pelayanan Perizinan;
  2. Pelayanan Non-perizinan.

Perizinan adalah bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal. Pelayanan persetujuan ini dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai kewenangannya yang diatur oleh peraturan yang berlaku. Jenis pelayanan perizinan penanaman modal meliputi:

  1. Pendaftaran penanaman Modal;
  2. Izin Prinsip Penanaman Modal;
  3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
  4. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
  5. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Merger (Penggabungan Perusahaan) Penanaman Modal dan Izin Usaha Perubahan;
  6. Izin lokasi;
  7. Persetujuan Pemanfaatan Ruang;
  8. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  9. Izin Gangguan (UUG/HO);
  10. Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah;
  11. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  12. Hak atas tanah;
  13. Izin-izin lainnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal;

Non-perizinan adalah bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal sesuai aturan yang berlaku. Jenis pelayanan non-perizinan meliputi:

  1. Fasilitas bea masuk atas impor mesin;
  2. Fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;
  3. Usulan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) badan;
  4. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P); Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA); Rekomendasi Visa Untuk Bekerja (TA.01);
  5. Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
  6. Insentif daerah;
  7. Layanan informasi dan layanan pengaduan;

Ketika seorang investor akan berinteraksi dengan birokrasi penanaman modal di Indonesia, maka langkah yang sebaiknya dilakukan:

  1. Melihat peluang bidang usahanya. Caranya dengan menyesuaikan rencana bidang usahanya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
  2. Menentukan tempat layanan (kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu-PTSP) untuk pemrosesan perizinan penanaman modal. Jika akan memproses perizinan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi, bidang usaha penting, serta penanaman modal yang menggunakan modal asing maka Kantor PTSP BKPM dapat menjadi pilihannya. Sementara kantor PTSP daerah (sesuai wilayah proyek) dapat memproses perizinan penanaman modal yang menggunakan modal dalam negeri atau bidang usaha lainnya yang mendapat pelimpahan dari BKPM. Apabila pemrosesan perizinan dan non-perizinan tidak saling berkaitan, investor dapat mengajukan permohonan perizinan melalui SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secara Elektronik)

PROSEDUR PERIJINAN INVESTASI

Perizinan penanaman modal  dibedakan atas :

  1. Bidang Usaha yang tidak mendapat fasilitas fiskal
  2. Bidang Usaha yang mendapat fasilitas fiskal *):

- Perusahaan tidak memerlukan fasilitas fiskal

- Perusahaan memerlukan fasilitas fiskal

Fasilitas Fiskal *) :

1. Peraturan Menteri Keuangan No. 176 Tahun 2009

- Pembebasan bea masuk impor mesin/peralatan

- Pembebasan bea masuk bahan baku/penolong

2. Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu

MEKANISME PERIJINAN PENANAMAN MODAL



PROSEDUR PENGADUAN


 

Share

 

 

 

 

 

You are here Pelayanan Perizinan Bidang Penanaman Modal Prosedur Penanaman Modal