RENSTRA

Surel Cetak PDF

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1 Latar Belakang

Untuk mewujudkan aparatur yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintah berjalan efektif,stabil dan dinamis. Selain itu, diperlukan instrument yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggaraan pemerintah.

Perencanaan Strategis merupakan suatu sistem yang dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik spesifik organisasi. Perencanaan strategis dijadikan instrumen yang akan membantu pimpinan organisasi dalam mengelola dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi. Bahwa Perencanaan Strategis ini dalam penyusunannya dijiwai oleh visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan motto Maju, Unggul, Mandiri, Sejahtera, Aman, Religius dan Berakhlak Mulia serta Berintelektual Tinggi.

Demikian pentingnya peranan Perencanaan Strategis bagi organisasi sehingga perlu dirumuskan secara formal untuk dapat diketahui oleh seluruh komponen organisasi serta untuk bahan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Unsur-unsur yang terdapat pada suatu rumusan Perencanaan Strategis adalah (1) memuat keputusan untuk waktu yang akan datang (2) merupakan proses (3) sebagai filosofi organisasi dan (4) terdiri dari bagian-bagian yang terstruktur dengan baik. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah setiap 5 (lima) tahun akan menetapkan Rencana Strategis yang akan dijadikan pedoman dan dasar pelaksanaan kegiatan pokok maupun penunjang di bidang pelayanan. Yang dimaksud dengan kegiatan pokok adalah kegiatan pemberian fasilitasi dan penyelenggaraan perijinan dan penanaman modal, sementara kegiatan penunjang adalah kegiatan yang bersifat pelayanan administratif, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan serta penyediaan dukungan peralatan dan personil. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan baik berupa kegiatan pokok maupun penunjang dikategorikan ke dalam beberapa program yang pada akhirnya akan menunjang pencapaian kebijakan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Rencana Strategis yang dimaksudkan dalam dokumen ini adalah memuat keputusan-keputusan strategis sesuai dengan mandat dan ruang lingkup tugas dan fungsi organisasi Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah yang dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan pencapaian tujuan organisasi.

1.2 Landasan Hukum

Landasan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah adalah :

  1. Undang-undang Dasar Tahun 1945
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian
  3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan;
  4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
  10. Peraturan Presiden No.27 Tahun 2009 tentang pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal.
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan terpadu satu pintu.
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja unit pelayanan perizinan terpadu di daerah.
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
  14. Surat Edaran Mendagri No.500/1191/V/BANGDA tanggal 8 juni 2009 tentang penyempurnaan panduan nasional tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang pembentukan tugas pokok dan susunan organisasi lembaga teknis daerah kabupaten tanah bumbu;
  16. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011  tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025.
  17. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka  Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025.
  18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2008 tentang tugas pokok  fungsi dan tata kerja unsur-unsur organisasi badan pelayanan perizinan dan penanaman modal daerah kabupaten tanah bumbu;

 

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penetapan Rencana Strategis ini adalah untuk memberikan panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit-unit organisasi di Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah dalam mencapai keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan penetapan Rencana Strategis ini adalah :

  1. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi;
  2. Tersedianya instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai kinerja organisasi;
  3. Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan setiap pegawai di lingkungan Badan Perizinan dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi.
  4. Sebagai dasar penyusunan rencana kerja Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah.

1.4   Sistimatika Penulisan

Sistematika dalam penulisan Rencana Strategis ini adalah :

  1. I.    PENDAHULUAN

1.1     Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra BP3MD,fungsi Renstra BP3MD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

1.2     Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah ,dan ketentuan peraturan lainnya

1.3     Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra BP3MD

1.4     Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra BP3MD,serta susunan garis besar isi dokumen.

  1. II.    GAMBARAN PELAYANAN BP3MD

2.1.    Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BP3MD

Memuat informasi tentang peran ( tugas dan fungsi ) BP3MD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah,meluas secara ringkas apa saja yang dimilki BP3MD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya,mengemukakan capaian program prioritas BP3MD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra BP3MD ini.

2.2.    Sumber Daya BP3MD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimilki BP3MD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal dan unit usaha masih operasional.

2.3.    Kinerja Pelayanan BP3MD

Bagian ini menunjukan tingkat capaian kinerja BP3MD berdasarkan sasaran /target Renstra BP3MD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indicator kinerja pelayanan BP3MD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikasi yang telah diratifikasikan oleh pemerintah.

2.4.    Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BP3MD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra BP3MD  dan Renstra BP3MD telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan BP3MD pada lima tahun mendatang,bagian mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

  1. III.    ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1.    Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BP3MD.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan-permasalahan pelayanan BP3MD beserta factor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2.    Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat atau faktor-faktor pendorong dari pelayanan BP3MD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BP3MD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian ataupun Renstra SKPD mempengaruhi permasalahan pelayanan BP3MD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.3.    Telahaan Kementrian dan Renstra Provinsi/Kabupaten

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan BP3MD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BP3MD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementrian ataupun Renstra BP3MD.

3.4.    Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan BP3MD mempengaruhi permasalahan pelayanan BP3MD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BP3MD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

3.5.    Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian direview kembali faktor-faktor dari pelayanan BP3MD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BP3MD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BP3MD ditinjau dari :

  1. Gambaran Pelayanan BP3MD
  2. Sasaran jangka menengah Renstra BP3MD
  3. Implikasi RTRW bagi pelayanan BP3MD
  4. Implikasi KLHS bagi pelayanan BP3MD
  5. IV.    VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1.    Visi dan Misi BP3MD

Visi Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal dalam menghadapi masa depan.

Misi untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah.

4.2.    Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BP3MD

Tujuan pelaksanaan kegiatan Badan Perizinan dan Penanaman Modal merupakan penjabaran misi yang telah ditetapkan,untuk selanjutnya sesuai fungsi dan tugas didistribusikan menurut bidang tugas jabatan.

Sasaran pelaksanaan kegiatan merupakan penjabaran tujuan yang telah ditetapkan hasilnya secara kualitatif maupun kuanitatif .

4.3.    Strategi dan Kebijakanan

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Kebijakan sesuai dengan Rencana Strategi Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah.

  1. V.    RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja BP3MD yang secara langsung menunjuk kinerja yang akan dicapai BP3MD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran,dan pendanaan indikatif.

VI.  INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.

Pada bagian ini kemukakan indikator kinerja BP3MD yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai BP3MD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

  1. VII.    PENUTUP

 

BAB  II

GAMBARAN PELAYANAN BP3MD

2.1   TUGAS  POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BP3MD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang pembentukan tugas pokok dan susunan organisasi lembaga teknis daerah kabupaten tanah bumbu. Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sesuai Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2008 tentang tugas pokok  fungsi dan tata kerja unsur-unsur organisasi badan pelayanan perizinan dan penanaman modal daerah kabupaten tanah bumbu BP3MD mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Pengoordinasian dan pelaksanaan di bidang kesekretariatan;
  3. Pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan perizinan;
  4. Pengoordinasian dan pelaksanaan pencatatan, statistik dan pembukuan;
  5. Pengoordinasian dan pelaksanaan pemberian informasi serta pengelolaan di bidang penanaman modal.

Untuk melaksanakan fungsi dan tugas Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah memiliki struktur organisasi terdiri dari :

  1. Kepala Badan
  2. Sekretariat
  3. Bidang Pelayanan dan Perizinan
  4. Bidang Pencatatan, Statistik dan Pembukuan
  5. Bidang Informasi dan Penanaman Modal
  6. Kelompok Jabatan Fungsional
  7. A. Sekretariat Badan
  8. 1. Tugas dan Fungsi Sekretariat adalah :

Tugas Sekretariat adalah melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi pembinaan penyusunan program dan rencana kerja, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga serta perlengkapan dan memberikan pelayanan teknis administrative kepada semua unsure organisasi Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah.

Fungsi Sekretariat Badan adalah:

  1. Pengumpulan dan pengelolaan data serta penyusunan program kerja dan rencana kegiatan badan;
    1. Pengelolaan urusan keuangan;
    2. Pengelolaan urusan kepegawaian;
    3. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
    4. Pengelolaan surat menyurat, kehumasan dan protokol;
    5. Pengelolaan kegiatan evaluasi, dokumentasi dan pelaporan
    6. 2. Sekretariat Badan terdiri dari :

1)  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2)  Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

3)  Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan

 

  1. B. Bidang Pelayanan dan Perizinan
  2. 1. Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan dan Perizinan adalah :

Tugas Bidang Pelayanan dan Perizinan adalah menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi keamanan dan kepastian sesuai dengan kewenangannya

 

Fungsi Bidang Pelayanan dan Perizinan adalah:

  1. Penyelenggaraan pelayanan administrasi pelayanan umum dan perizinan;
  2. Pelaksanaan penyusunan program pelayanan dan perizinan;
  3. Pelaksanaan penerimaan dan penelitian;
  4. Pelaksanaan penetapan dan penerbitan
  5. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan
  6. 2. Bidang Pelayanan dan Perizinan terdiri dari :
    1. Sub Bidang Penerimaan dan Penelitian
    2. Sub Bidang Penetapan dan Penerbitan

 

  1. C. Bidang Pencatatan, Statistik dan Pembukuan
    1. Tugas dan Fungsi Pencatatan, Statistik dan Pembukuan adalah :

Tugas Pencatatan, Statistik dan Pembukuan adalah menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi pencatatan, pendataan/statistik dan pembukuan pelayanan dan perizinan.

Fungsi Pencatatan, Statistik dan Pembukuan adalah:

a)  Penyusunan program di bidang pencatatan, statistik, dan pembukuan.

  1. Pelaksanaan administrasi pencatatan dan pembukuan;
  2. Pelaksanaan pendataan/statistik
  3. Bidang Pencatatan, Statistik dan Pembukuan terdiri dari :
    1. Sub Bidang Pencatatan dan Pembukuan
    2. Sud Bidang Statistik
    3. Bidang informasi dan penanaman modal mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian informasi,promosi pelayanan perizinan dan investasi serta penanaman modal.
  1. Bidang Informasi Dan Penanaman Modal

Fungsi bidang informasi dan penanaman modal adalah :

  1. Penyusunan program bidang informasi dan penanaman modal.
  2. Pelaksanaan pengkajiaan potensi daerah untuk investasi dan penanaman modal daerah.
  3. Pelaksanaan pengembangan investasi dan penanaman modal daerah.
  4. Pelaksanaan promosi sumber daya daerah untuk investasi dan penanaman modal daerah.
  5. Pemberiaan informasi penerimaan pengaduaan masyarakat di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal daerah.
    1. Bidang Penanaman Modal ini terdiri dari :
    2. Sub bidang pengkajian,Pengembangan dan  promosi investasi
    3. Sub bidang informasi dan pengadaan

 

2.2. SUMBER DAYA BP3MD

Jumlah pegawai yang terisi sampai dengan tahun 2011 sebanyak 26 orang PNS dan 23 orang Non PNS dan sarana prasarana yang dimiliki gedung ,kendaraan,komputer, internet dengan rincian sebagai berikut :

2.1.Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan golongan

No

Golongan

Jumlah (Org)

1

IV/b

1

2

IV/a

4

3

III/c

1

4

III/b

8

5

III/a

5

6

II/a

7

Jumlah

26

 

2.2.Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Klasifikasi Pendidikan :

No

Pendidikan

Jumlah (Org)

1

S2

3

2

S1

13

3

DIII

1

4

SMA

9

Jumlah

26

 

2.3. Jumlah Pegawai Non PNS berdasarkan Klasifikasi Pendidikan

No

Pendidikan

Jumlah Org)

1

S1

6

2

DIII

2

3

SMA

15

Jumlah

23

 

2.4. Jumlah Pejabat Struktural menurut tingkat penjenjangan (Diklat)

No

Diklat Penjenjangan

Jumlah (Org)

1

Spada/Adum/PIM IV

3

2

Spadya/Spama/PIM III

2

3

Sespa/Spamen/PIM II

-

4

Lemhanas/Spati

-

Jumlah

5

 

2.5 Sarana Prasarana

No

Sarana Prasarana

Jumlah (bh)

1

Mobil

1

2

Kendaraan Roda 2

6

3

Note Book

8

4

PC

9

5

Printer

10

6

Internet

1

 

Jumlah

35

 

2.3.  Pelayanan BP3MD

Kami membagi dua kelompok pelayanan yaitu pelayanan eksternal dan internal:

  1. A. Pelayanan Eksternal

Pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan jaminan kepastian waktu penyelesaian proses perizinan, kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya yang harus di bayar. Untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap komitmen kami menerapkan system :

  1. Ganti untung bagi masyarakat/pemohon izin yang berurusan langsung ke BP3MD yaitu apabila penyelesaian izin melebihi waktu yang ditetapkan maka akan diganti ongkos transport sebanyak dua kali lipat
  2. Apabila kehilangan berkas pemohon yang disebabkan kelalaian petugas BP3MD, maka akan diganti Rp. 100.000,- per lembar
  3. Jaminan tidak adanya pungli dan gratifikasi
    1. B. Pelayanan Internal

Pelayanan internal dilaksanakan untuk menunjang kualitas pelayanan eksternal. Pelayanan internal diberikan kepada pegawai BP3MD yang dikoordinir oleh sekretariat, berupa pelayanan kepegawaian dan keuangan. Petugas pelayanan dilarang meninggalkan kantor pada jam kerja, seluruh keperluannya ditangani oleh sekretariat, disamping itu, sekretariat yang mengupayakan meningkatkan kesejahteraan pegawai BP3MD, untuk mencegah pungli dan gratifikasi.

Uraian dapat dilihat pada gambar struktur organisasi dan tabel berikut (terlampir) :

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BP3MD

  1. A. Kondisi Aktual dan Yang Diharapkan

Analysis lingkungan strategis Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah dilakukan dengan menggunakan teknik analisis SWOT (Strengths, Weaknessess, Opportunities, Treats). Dalam analisis ini akan diidentifikasi dan dinteraksikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan. Sebagai langkah awal dalam analisis, perlu diketahui kondisi awal dan kondisi yang diharapkan oleh organisasi. Adapun kondisi awal BP3MD adalah sebagai berikut:

 

  1. Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah cenderung bersikap sebagai koordinator SKPD teknis pengelola izin dan penanaman modal
  2. Belum optimalnya mutu pelayanan yang meliputi pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi.
  3. Sebagian besar kegiatan pelayanan yang dilaksanakan belum terstandart dan dalam pembiayaan belum mempunyai indeks biaya;
  4. Hubungan kerja/koordinasi teknis antara sesama SKPD pengelola izin belum optimal
  5. Belum jelasnya skala prioritas pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal
  6. Belum terhimpunnya data akurat dan aktual yang mendukung kegiatan penanaman modal
  7. Belum optimalnya pemberdayaan bidang penanaman modal sebagai sumber pendapatan daerah dan salah satu faktor pengungkit pembangunan ekonomi
  8. Rendahnya hubungan dengan pihak ketiga baik pada tingkat daerah, nasional maupun internasional
  9. Belum jelasnya acuan pengembangan organisasi Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal

Dengan memperhatikan arah kecenderungan perkembangan organisasi dan penerapan desentralisasi dan otonomi daerah, maka situasi masa depan yang diharapkan  adalah sebagai berikut:

  1. Menjadi fasilitator administrasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal;
  2. Orientasi pada peningkatan kualitas pelayanan dalam semua fungsi manajemen;
  3. Pelayanan perizinan dan penanaman modal yang akan dilaksanakan telah terstandar serta dalam pembiayaan mempunyai standart biaya yang realistis;
  4. Mantapnya koordinasi internal antar unit kerja pada organisasi Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah dengan semua SKPD pengelola izin.
  5. Adanya skala prioritas pelayanan perizinan dan penanaman modal
  6. Terhimpunnya data akurat dan actual untuk mendukung kegiatan penanaman modal
  7. Terwujudnya peran yang optimal bidang penanaman modal dalam peningkatan pendapatan daerah dan sebagai pengungkit pembangunan ekonomi
  8. Harmonisnya hubungan dengan pihak ketiga
  9. Tersusunnya acuan pengembangan organisasi Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal
  10. B. Identifikasi Faktor Eksternal dan Internal Organisasi

Faktor-faktor yang menyebabkan kondisi yang diharapkan dapat dicapai perlu diidentifikasi berbagai faktor eksternal maupun internal organisasi yang akan mempengaruhi pencapaiannya. Faktor eksternal dikelompokkan atas peluang dan ancaman sementara faktor internal dikelompokkan atas kekuatan dan kelemahan

Faktor eksternal yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

  1. 1. Peluang :
    1. Tuntutan terhadap pelayanan perizinan dan penanaman modal yang prima dan transparan sangat tinggi
    2. Pelayanan perijinan dan penanaman modal sebagai sumber pendapatan daerah dan pengungkit pembangunan ekonomi
    3. Adanya regulasi yang mendukung terciptanya kesejahteraan pegawai pemberi pelayanan
    4. Tersedianya tekonologi informasi untuk menunjang kegiatan pelayanan perizinan dan penanaman modal
    5. Tersedianya tenaga ahli dalam mendukung kegiatan pelayanan perizinan dan penanaman modal
    6. 2. Ancaman :
      1. Tingginya tingkat ketidakpastian prosedur yang baku selama proses transisi pembentukan organisasi
      2. Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemberi pelayanan perizinan dan penanaman modal
      3. Masih rendahnya kesadaran aparat dalam mematuhi aturan yang berlaku

Faktor internal organisasi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

  1. 1. Kekuatan :
    1. Kapasitas kelembagaan pelayanan perizinan dan penanaman modal yang semakin berkembang
    2. Memiliki kewenangan untuk mengelola perizinan dan penanaman modal
    3. Adanya kemauan yang kuat dari personil untuk maju

 

  1. 2. Kelemahan :
    1. Sumber daya keuangan yang sangat terbatas
    2. Sumber daya manusia yang profesional masih terbatas
    3. Sumber belajar yang terbatas
    4. Koordinasi yang kurang optimal

 

  1. C. Interaksi Antar Faktor Internal dan Eksternal

Berdasarkan faktor-faktor eksternal dan internal yang disebutkan di atas, selanjutnya akan dirumuskan isu-isu strategis yang dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu comparative advantage, mobilization, investment/divestment dan status quo. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

 

  1. Comparative Advantege (Interaksi antara Peluang dan Kekuatan)
    1. Mengembangkan kapasitas kelembagaan pelayanan perizinan dan penanaman modal untuk mewujudkan pelayanan prima dan transparan
    2. Mengimplementasikan kewenangan yang didukung jaminan kesejahteraan pegawai, dan teknologi informasi
    3. Peningkatan kapasitas pegawai melalui pemanfaatan teknologi informasi dan tenaga ahli
    4. Mobilization (Interaksi antara Kekuatan Dan Ancaman)
      1. Melalui penguatan kapasitas kelembagaan membentuk system dan prosedur yang baku untuk pelayanan perizinan dan penanaman modal
      2. Mengefektifkan wewenang yang dimiliki untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat
      3. Dengan kemauan yang kuat menjalankan tugas sesuai aturan menciptakan aparat yang bersih dan berwibawa
      4. Investment Divestment (Interaksi antara Peluang dan Kelemahan)
        1. Sumber keuangan ditingkatkkan dengan pemberdayaan pelayanan perijinan dan penanaman modal sebagai sumber pendapatan dan pengungkit pembangunan ekonomi
        2. Memanfaatkan tenaga ahli dan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan pembelajaran membentuk profesionalisme
        3. Meningkatkan koordinasi melalui pengembangan jaringan kerja
        4. Status Quo (Interaksi antara Kelemahan dan Ancaman)
          1. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan profesionalisme aparat pelayanan
          2. Meningkatkan sumber daya keuangan melalui pengembangan organisasi yang stabil dan terarah
          3. Melakukan pembelajaran tentang aturan-aturan hukum yang berlaku untuk menumbuhkan kesadaran kepatuhan aparat terhadap hokum

 

 

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Kondisi awal Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tanah Bumbu di bentuk pada tanggal 20 Oktober tahun 2008 sesuai dengan peraturan Mendagri No. 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di daerah. Bertujuaan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indicator yang menunjang pelayanan kepada masyarakat atau investor dengan dapat memberikan kemudahan, kenyaman dan keamanan dalam hal perizinan maupun penanaman modal. Melihat situasi dan kondisi sekarang ini, yang diwarnai oleh kehidupan masyarakat yang semakin sulit ditunjukan dengan kian bertambahnya pengganguran dan semakin rumitnya berbagai macam proses pengurusan di lembaga-lembaga pemerintahan mauoun swasta, BP3MD menggagas suatu ide yang cemerlang dengan Motto ”MELAYANI DENGAN IKHLAS” yang dimaknai bahwa dalam pelayanannya masyarakat tidak perlu membayarkan/memberikan biaya-biaya tambahan apapun di luar dari peraturan daerah yang telah di tetapkan dalam hal perizinan, penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. sebelum terbentuknya Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal, sistem dan proses perizinan sering mengalami hambatan yang disebabkan:

  1. Belum adanya kepastian waktu penyelesaian proses perizinan

Hal ini disebabkan karena proses yang berbelit dan menyangkut banyak lembaga teknis

  1. Belum adanya kejelasan kelengkapan administrasi dalam mengurus perizinan

Hal ini disebabkan karena wewenang dan penandatanganan masih berada dibanyak pihak dan prosedur sulit disederhanakan karena ego sektoral di banyak SKPD Teknis contohnya pelayanan Akta kelahiran,SIUP TDP,SITU,IMB,Izin bidang kesehatan,izin trayek dan pengawasan.

  1. Belum adanya kepastian jumlah biaya yang harus dibayar untuk memperoleh suatu jenis izin

Hal ini disebabkan belum ada dasar hukum yang mengatur masalah tarif untuk beberapa izin contoh coal trader,sarang burung walet.

  1. Masih adanya para pelayanan yang melakukan pungli dan gratifikasi

Hal ini di sebabkan karena belum adanya system yang mengatur tentang di larangnya melakukan pungli dan gratifikasi contohnya semua izin.

 

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih

VISI “ Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai pusat pelabuhan dan pariwisata terdepan di Kalimantan berbasis ekonomi kerakyatan menuju Tanah Bumbu yang maju,Unggul, Mandiri, Sejahtera, Aman, Religius dan Berakhlak Mulia serta Berintelektual Tinggi

Misi Pertama : Menyelenggarakan penataan ruang wilayah yang mendorong pembangunan berkelanjutan dengan peningkatanketersediaan infrastruktur yang berkualitas.

Misi Ke dua : Meningkatnya daya saing daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan melalui peningkatan jaringan jasa distribusi lokal,regional dan nasioanal.

Misi Ke tiga : Mengembangkan wisata unggulan yang selaras dengan pembangunan kehidupan beragama,social dan budaya.

Misi Ke empat : Pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Misi Ke lima : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau.

Misi Ke enam : Menyelenggarakan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih.

Keterkaitan BP3MD dengan visi dan misi bupati,BP3MD berada di misi ke dua dan ke enam. Untuk mewujudkan daerah berdaya saing dengan basis perekonomian masyarakat dan memanfaatkan sumber daya lokal dan posisi geografis tanah bumbu sebagai sub koridor pembangunan wilayah nasional dengan persiapan pengembangan daerah industri dan perdagangan barbasis ekonomi kerakyatan. BP3MD berusaha menarik investor dalam negeri maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya yaitu dengan membuka industri-industri yang baru untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan berkualitas dan meningkatkan investasi dalam penyiapan pengembangan industri dan perdagangan berbasis ekonomi kerakyatan dan menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta bertanggungjawab,berjiwa melayani dan mengayomi masyarakat dan terwujudnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat dan hal ini sesuai dengan pelayanan yang di lakukan BP3MD melayani dengan ikhlas dan tidak menerima pungli.

3.3    Penentuan Isu – isu Strategis

Interaksi Antar Faktor Internal dan Eksternal

Berdasarkan faktor-faktor eksternal dan internal yang disebutkan di atas, selanjutnya akan dirumuskan isu-isu strategis yang dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu comparative advantage, mobilization, investment/divestment dan status quo. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

  1. 1. Comparative Advantege (Interaksi antara Peluang dan Kekuatan)
    1. Mengembangkan kapasitas kelembagaan pelayanan perizinan dan penanaman modal untuk mewujudkan pelayanan prima dan transparan
    2. Mengimplementasikan kewenangan yang didukung jaminan kesejahteraan pegawai, dan teknologi informasi
    3. Peningkatan kapasitas pegawai melalui pemanfaatan teknologi informasi dan tenaga ahli
    4. Peningkatan sumber daya manusia
    5. 2. Mobilization (Interaksi antara Kekuatan Dan Ancaman)
      1. Melalui penguatan kapasitas kelembagaan membentuk system dan prosedur yang baku untuk pelayanan perizinan dan penanaman modal
      2. Mengefektifkan wewenang yang dimiliki untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat
      3. Dengan kemauan yang kuat menjalankan tugas sesuai aturan menciptakan aparat yang bersih dan berwibawa
  1. 3. Investment Divestment (Interaksi antara Peluang dan Kelemahan)
    1. Sumber keuangan ditingkatkkan dengan pemberdayaan pelayanan perizinan dan penanaman modal sebagai sumber pendapatan dan pengungkit pembangunan ekonomi
    2. Memanfaatkan tenaga ahli dan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan pembelajaran membentuk profesionalisme
    3. Meningkatkan koordinasi melalui pengembangan jaringan kerja
    4. 4. Status Quo (Interaksi antara Kelemahan dan Ancaman)
      1. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan profesionalisme aparat pelayanan
      2. Meningkatkan sumber daya keuangan melalui pengembangan organisasi yang stabil dan terarah
      3. Melakukan pembelajaran tentang aturan-aturan hukum yang berlaku untuk menumbuhkan kesadaran kepatuhan aparat terhadap hukum

 

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

SERTA STRATEGI DAN KEBIJAKAN BP3MD

4.1 Visi dan Misi

Visi Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal dalam menghadapi masa depan dan tuntutan kerja secara internal dirumuskan sebagai :

TERWUJUDNYA  PELAYANAN  PERIZINAN  DAN  PENANAMAN  MODAL  YANG   PROFESIONAL,  MUDAH  DAN  TRANSPARAN   MELALUI  TATA  KELOLA  BIROKRASI YANG  BAIK DAN  BERSIH SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAERAH”

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah, yaitu sebagai berikut :

  1. 1. Menciptakan profesionalisme aparat pelayanan perijianan dan penanaman modal
  2. 2. Menciptakan kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal yang berkualitas
  3. 3. Menciptakan iklim investasi yang aman dan sehat sebagai sumber pendapatan daerah dalam rangka kemajuan pembangunan ekonomi

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BP3MD

Tujuan dan sasaran Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (BP3MD) Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2011 – 2015, adalah sebagai berikut

4.2.1 Misi Pertama : Menciptakan profesionalisme aparat pelayanan perijianan dan penanaman modal

Tujuan :

  1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan teknis pegawai pelayanan perizinan dan penanaman modal
  2. Meningkatkan kesejahteraan pegawai
  3. Meningkatkan kualitas kinerja aparat pelayanan yang bersih dan berwibawa serta mempunyai kesadaran penegakan hukum

Sasaran :

  1. Meningkatnya jenjang pendidikan dan tingkat ketrampilan aparat pelaksana pelayanan perijinan dan penanaman modal
  2. Tercukupinya kebutuhan pegawai sesuai dengan standar kecukupan hidup di Kabupaten Tanah Bumbu
  3. Meningkatnya kualitas aparat pelayanan yang bersih dan berwibawa serta sadar terhadap penegakan hukum

 

4.2.2 Misi Kedua : Menciptakan pelayanan perijinan dan penanaman modal yang berkualitas

Tujuan :

  1. Meningkatkan kegiatan konsultasi dan koordinasi antar SKPD dalam rangka memberikan pelayanan perijinan dan penanaman modal yang mudah, transparan serta mempunyai kepastian hukum dan waktu penyelesaian
  2. Menyediakan tempat pelayanan yang nyaman dan representatif serta mewujudkan wadah pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan penanaman modal

3. Membangun sistem informasi pelayanan perijinan dan penanaman modal yang terintegrasi serta mengembangkan media informasi publik melalui jaringan internet

 

Sasaran :

  1. Meningkatnya kualitas konsultasi dan koordinasi antar SKPD dalam pelayanan perijinan dan penanaman modal
  2. Tersedianya tempat pelayanan yang nyaman dan representatif serta terwujudnya wadah pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan penanaman modal
  3. Terbangunnya sistem informasi pelayanan perijinan dan penanaman modal yang terintegrasi melalui jaringan internet sehingga bisa diakses oleh publik

 

4.2.3 Misi Ketiga : Menciptakan iklim investasi yang aman dan sehat sebagai sumber pendapatan daerah dalam rangka kemajuan pembangunan ekonomi

Tujuan :

  1. Meningkatkan penyebaran informasi potensi penanaman modal dan pelayanan perijinan di Kabupaten Tanah Bumbu melalui berbagai media yang tersedia
  2. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan investasi di Kabupaten Tanah Bumbu

 

Sasaran :

  1. Terlaksananya penyebaran informasi potensi penanaman modal dan pelayanan perijinan di Kabupaten Tanah Bumbu melalui berbagai media yang tersedia
  2. Meningkatnya kerja sama dengan pihak ketiga untuk pengembangan investasi

 

4.3 Strategi dan Kebijakan

4.3.1 Strategi dari misi pertama : Menciptakan profesionalisme aparat pelayanan perijianan dan penanaman modal

Strategi :

  1. Meningkatkan volume pelatihan ketrampilan teknis aparat pelayanan perijinan dan penanaman modal
  2. Meningkatkan sistem pemberian insentif kepada pegawai BP3MD

Sasaran :

  1. Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap aparatur pelayanan perijinan dan penanaman modal
  2. Meningkatnya kesejahteraan pegawai BP3MD

 

Kebijakan yang akan dilaksanakan :

  1. Mengikutsertakan 10 orang pegawai pada diklat penjenjangan/diklat teknis/seminar dan lokakarya per tahun
  2. Memberikan insentif kepada pegawai BP3MD sesuai Permendagri  No.20 Tahun 2008
  3. Mengikutsertakan pegawai pada kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perijinan dan penanaman modal
  4. Melakukan pembobotan kinerja pegawai sebagai salah satu upaya penilaian prestasi pegawai

 

4.3.2 Strategi dari misi kedua : Menciptakan pelayanan perijinan dan penanaman modal yang berkualitas

Strategi :

  1. Menciptakan suasana yang nyaman dalam proses pelayanan perijinan dan penanaman modal
  2. Membangun sistem koordinasi yang kuat bagi kelancaran proses pelayanan perijinan dan penanaman modal
  3. Meningkatkan kualitas perijinan yang dikeluarkan

 

Sasaran :

  1. Membaiknya kondisi tempat pelayanan perijinan dan penanaman modal
  2. Mengurangi tingkat kebocoran sistem pelayanan perijinan dan penanaman modal
  3. Mengurangi gugatan hukum berkaitan dengan perijinan yang diterbitkan

Kebijakan yang akan dilaksanakan :

  1. Melaksanakan kegiatan konsultasi, koordinasi dan integrasi sinkronisasi secara periodik baik di daerah (antara lain membentuk tim teknis lintas SKPD) maupun di luar daerah
  2. Mengembangkan sistem satu pintu dalam pelayanan administrasi perizinan dan penanaman modal dengan rentang waktu penyelesaian yang pasti
  3. Menyusun landasan hukum tentang perijinan dan penananaman modal yang diberlakukan (persyaratan, prosedur, waktu serta biaya)
  4. Membangun kantor yang representatif dan mudah dijangkau masyarakat dengan fasilitas yang memadai termasuk untuk mengakomodasi pengaduan masyarakat serta untuk meningkatkan efektivitas pelayanan misalnya pengadaan mobil pelayanan perijinan keliling yang dapat menjangkau wilayah kecamatan yang jauh dari ibukota kabupaten
  5. Melakukan pemutakhiran data perijinan dan penanaman modal

 

4.3.3 Strategi dari misi ketiga : Menciptakan iklim investasi yang aman dan sehat sebagai sumber pendapatan daerah dalam rangka kemajuan pembangunan ekonomi

Strategi :

  1. Meningkatkan promosi potensi ekonomi dan penanaman modal
  2. Memudahkan akses masyarakat untuk mengurus perijinan dan penanaman modal
  3. Membangun kawasan perekonomian terpadu bersama dengan SKPD terkait
  4. Meningkatkan iklim persaingan usaha yang sehat di daerah

 

Sasaran :

  1. Meningkatnya jumlah investasi yang ditanamkan di Kabupaten Tanah Bumbu
  2. Meningkatnya jumlah perijinan dan penanaman modal yang diproses melalui BP3MD
  3. Terkoordinirnya kegiatan perekonomian yang dikembangkan sesuai dengan potensi daerah
  4. Berkurangnya tingkat persaingan yang tidak sehat diantara para pelaku usaha

 

Kebijakan yang akan dilaksanakan :

  1. Melakukan ikatan kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan proses pelayanan antara lain pembuatan website dan media informasi lain sebagai bentuk variasi pelayanan dan peningkatan sarana pengaduan masyarakat
  2. Menyusun kebijakan yang memberikan kemudahan bagi calon investor untuk melakukan penanaman modal
  3. Menyusun rencana pembentukan kawasan pengembangan ekonomi terpadu
  4. Menyusun kebijakan yang mengatur tentang persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Perumusan Kebijakan Organisasi

  1. a. Kebijakan Umum

Sejalan dengan semangat otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka kebijakan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal di jajaran Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu harus senantiasa mencerminkan semangat otonomi. Prinsip Desentralisasi dalam perumusan dan implementasi kebijakan pelayanan kepada masyarakat harus senantiasa menjadi pedoman dalam pengelolaan program-program. Sementara itu, penyusunan program pelayanan dan penanaman modal ke depan harus pula mengacu pada prinsip kesesuaian antara jenis-jenis program dengan kebutuhan obyektif dan riil pelaksanaan tugas dalam unit-unit kerja pada semua level sesuai dengan prinsip pengembangan organisasi modern, keseimbangan program yang dipersiapkan bagi jajaran pejabat struktural dan dijajaran pejabat fungsional sangat penting untuk diperhatikan. Untuk itu, peranan dari semua unit-unit penanggung jawab pegawai, termasuk lembaga-lembaga pemberi pelayanan menjadi sangat mendesak untuk ditingkatkan. Peningkatan peran tersebut pada dasarnya dilakukan dengan mengacu pada prinsip efektivitas dan efisiensi. Oleh karena itu, berbagai perangkat pendukung yang ada baik yang mengatur tentang institusi maupun substansi kewenangan menjadi penting untuk dilakukan.

  1. b. Kebijakan Penunjang

Mengacu kepada prinsip-prinsip tersebut diatas, maka pengembangan kebijakan pelayanan perijinan dan penanaman modal pada tahun 2011-2015 akan dilakukan dalam arah sebagai berikut :

  1. 1) Bidang Manajemen Pemerintahan
  2. Meningkatkan upaya-upaya penyiapan kader pemerintahan dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan sekarang dan masa yang akan datang
  3. Mewujudkan sistem satu pintu/terpadu pelayanan perijinan dan penanaman modal
  4. Mengembangkan kerjasama dengan pihak penegak hukum untuk mendorong terciptanya kepastian hukum dan keamanan dalam berinvestasi
    1. 2) Bidang Teknis
    2. Meningkatkan fasilitas kerja yang memadai dan representative
    3. Meningkatkan kesejahteraan pegawai pemberi pelayanan
    4. Mengembangkan kemampuan dan keahlian pegawai melalui diklat teknis dan pendidikan kepribadian
    5. Mengembangkan strategi tertentu untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pelayanan perijinan dan penanaman modal
    6. Mengembangkan strategi tertentu dalam penanganan pengaduan masyarakat
    7. Melakukan jajak pendapat masyarakat untuk menilai perkembangan kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal
      1. 3) Bidang Fungsional
      2. Merumuskan dan mematangkan kerangka acuan bagi pengembangan kualifikasi pejabat fungsional sejalan dengan kebijakan pengelolaan jabatan fungsional
      3. Melakukan penelitian untuk menjadikan  petugas pelayanan menjadi pejabat fungsional
        1. 4) Bidang Struktural
        2. Mengikutsertakan pegawai dalam program diklat struktural
        3. Mendukung pengembangan karier pegawai yang berprestasi

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Penyusunan rencana program dan kegiatan BP3MD dilaksanakan untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran serta sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan adalah :

  1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

-       Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik.

-       Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

-       Penyediaan Alat Tulis Kantor

-       Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

-       Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-       Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-       Penyediaan Makanan dan Minuman

-       Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

-       Penyediaan Jasa non PNS

-       Penyediaan Jasa Sewa Kantor dan Rumah Dinas

  1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-       Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

-       Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

-       Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

  1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

-       Pendidikan dan Pelatihan Formal (misalnya pelatihan pengembangan kepribadian, teknis pelayanan, dll)

  1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

-       Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal ( pemuktahiran data kondisi PMA/PMDN Kabupaten Tanah Bumbu )

  1. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

-       Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal

-       Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha

-       Penyelenggaraan pameran investasi

 

Jabaran rencana program dan kegiatan BP3MD setiap tahun ditunjukkan pada tabel 5.1.

 

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BP3MD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

 

Sasaran strategis ditetapkan secara rinci dan detail untuk periode tahunan, dimaksudkan untuk mendukung setiap strategi Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tanh Bumbu. Keberhasilan pencapaian sasaran strategi perlu diukur  dan dilaporkan setiap tahun, sehingga setiap sasaran strategi perlu ditetapkan indikator kinerjanya.

Indikator kinerja BP3MD yang menjadi tolok ukur dalam pencapaian strategi 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

  1. Jumlah investasi berskala nasional (PMDN/PMA) dan kabupaten
  2. Nilai investasi berskala nasional dan kabupaten
  3. Rasio jumlah tenaga kerja di perusahaan yang beroperasi di tingkat kabupaten
  4. Peningkatan realisasi investasi UKM dan penanaman modal
  5. Jumlah perijinan yang dikeluarkan (berkualitas)
  6. Jumlah investasi berskala nasional ( PMDN/PMA ).
  7. Nilai investasi berskala nasional.
  8. Jumlah perizinan meningkat.

Jabaran indikator kinerja untuk seluruh sasaran strategi dan periode pencapaian setiap sasaran seperti ditunjukkan pada table 6.1.

 

BAB VII

PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 – 2015 yang akan dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

 

Batulicin,     Agustus 2011

Kepala,

 

 

ARIF FADILLAH, S.Sos

Pembina TK.I

NIP. 19710107 199101 1 002

Share

 

 

 

 

 

You are here Laporan BP3MD RENSTRA